Thursday, October 23, 2014

Indra Piliang: Kenapa Jokowi Masih Plangak-Plongok?

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Indra J Piliang mengkritik penundaan pengumuman kabinet Indonesia Hebat yang dilakukan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo yang sedianya dilakukan Selasa (21/10) lalu. Ia juga meminta agar Jokowi tidak bekerja lamban.

"Hak prerogatif itu milik anda (Jokowi). Anda lantik menteri pagi ini, siang nanti anda pecat lg tak ada yg anda langgar," kata Indra dalam akun Twitter pribadnya, @IndraJPilliang.

Ia memaparkan, Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I dan II oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga tidak lancar sepenuhnya. Bahkan ada yang diganti sekitar satu atau dua jam sebelum pengumuman.

KIB I, lanjutnya, disusun berdasarkan matrikulasi sehingga sudah jelas siapa yang akan mengisi kementerian apa, siapa yang akan mengganti siapa. Ia menyontohkan jika ada menteri dari Nahdlatul Ulama (NU) yang diganti, maka akan diganti dari NU lagi.

Sedangkan KIB II bermasalah dengan tes kesehatan dan psikotes. Sehingga menurutnya ada yang tidak tepat dalam penunjukkan kementeriannya.


"Aplg (apalagi) anda tampak sigap dg (dengan) kriteria. Bahkan sjk (sejak) kampanye Pilpres, anda bilang: non transaksional, ramping, dll. Anda tak taat kata2!" ujarnya.

Ia juga mengkritik kinerja Tim Transisi dari Jokowi-JK. "Tim Transisi anda bilang, 3 bln pertama anda masuk ke 1000 desa kumuh. Itu tercatat. Knp msh (kenapa masih) plangak-plongok?" sindirnya lagi.

"Kerja2 amatiran yg dilakukan tim anda semakin terlihat kan? Msh (masih) sibuk dadah-dadah dan tlpn2 (telpon) wartawan agar dpt (dapat) setor muka itu utk (untuk) apa?" tegas tokoh muda yang dipecat Partai Golkar karena mendukung Jokowi di Pilpres 2014 ini.


http://palingaktual.com/1110556/indr...angak-plongok/

http://palingaktual.com/1110556/indr...-plongok/read/


sdh mulai banyak yg 'ngeh', bgmn,apa dan siapa dia ?

Link: http://adf.ly/tBfuh

Buruh Jakarta Tuntut UMP 2015 Rp3 Juta


Suara.com - Memasuki hari ketiga aksi,Kamis (23/10/2014), ribuan buruh DKI di kantor balaikota DKI Jakarta,Gambir, Jakarta tetap menuntut kenaikan UMP DKI 2015 sebesar Rp 3 juta sesuai dengan hasil survey di pasar Blok A yang dilakukan oleh dewan pengupahan dari Disnaker,Apindo,dan Serikat buruh bahwa KHL DKI sebesar Rp 3,05 Juta dan juga untuk mencapai upah layak Jakarta sebagai ibukota Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Ini sebagaimana janji Presiden Jokowi dalam kampanyenya yang akan memberikan Tiga Layak kepada buruh yaitu upah layak hidup layak dan kerja layak. Kini, saatnnya Gubernur DKI Jakarta Ahok untuk merealisasikan 3 layak Jokowi di DKI.

Dalam aksi tersebut, buruh Jakarta juga menegaskan bahwa tidak benar mereka menuntut kenaikan UMP sebesar 30%. Namun, para buruh sudah merevisi dan sudah memberikan usulan kompromi nilai UMP DKI 2015 sebesar Rp 3 juta naik 22,9% (bukan 30%) dimana usulan tertulisnya sudah disampaikan ke Gubernur DKI,Wakil Ketua DPRD,Fraksi di DPRD,Kadisnaker DKI dan dewan pengupahan DKI dengan dasar hasil survei pasar blok A tersebut.

Hal ini sekaligus menganulir nilai aneh item air yang hanya ditetapkan sebesar Rp 9 ribuan/bulan dan rekreasi Rp 1.916/bulan serta nilai daging,kacang –kacangan dan biaya transportasi yang sangat rendah sekali sehingga menjadi tidak masuk akal nilai KHL 2015 yang dihasilkan melalui survei BPS yang didapati sebesar Rp 2,3 Juta angka ini lebih kecil dari UMP DKI 2014 sebesar Rp 2,44 juta, apa mungkin di DKI terjadi deflasi?.

Tak hanya itu,Buruh juga menegaskan bahwa buruh penerima UMP tidak termasuk penerima KJS apalagi KJP karena mereka berstatus lajang, jadi program KJS dan KJP tidak berpengaruh terhadap nilai UMP. Untuk diketahui,aksi 3 hari ini bukanlah akhir dari perjuangan buruh DKI dan daerah lainnya diseluruh Indonesia tetapi nantinya akan ada aksi lanjutan yang lebih besar dan masif bila usulan buruh diabaikan.
http://suara.com/pressrelease/2014/1...-2015-rp3-juta

besok minta laptop

Link: http://adf.ly/tBfuS

Ada Perpu, MK Tolak UJI Materi UU Pilkada

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak 5 permohonan uji materi UU Pilkada yang mengatur pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Sementara 6 permohonan sejenis lainnya ditarik kembali oleh pemohonnya.

"Mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (23/10/2014).

Putusan ini dilansir oleh situs resmi MK. Pertimbangan MK menolak permohonan tersebut karena telah berlakunya Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Pilkada yang ditandatangani oleh presiden Indonesia ke-6 SBY.

"Menimbang bahwa Presiden pada tanggal 2 Oktober 2014 menetapkan Perpu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada yang di dalam Pasal 205 menyatakan 'Pada saat Perpu ini mulai berlaku maka UU No 22 Tahun 2014 tentang Pilkada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," tulis pertimbangan MK.

Lebih lanjut, MK menyatakan telah melaksanakan sidang pemeriksaan pendahuluan dan memberikan nasehat yaitu 2 opsi sehubungan dengan berlakunya Perpu Pilkada. Opsi itu adalah menarik permohonan atau melanjutkan permohonan.

Ada 6 permohonan yang ditarik dengan berlakunya Perpu Pilkada. Sementara 5 permohonan yang dilanjutkan kemudian ditolak MK salah satunya dimohonkan oleh OC Kaligis


detikNews


Oh no......(Panasbung Mode ON)
Oh yes....(Panasbung mode OFF)

Link: http://adf.ly/tBft7

ICW duga ada kementerian Jokowi yang akan dibajak mafia

Merdeka.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menduga ada sejumlah kementerian dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditarget para mafia. Mafia ini biasa beroperasi di ranah hukum, energi, pajak, dan hutan.

"ICW tengarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia. Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan," kata Badan Pekerja ICW Firdaus Ilyas dalam rilisnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/10).

Firdaus menyatakan selain menjadi target, beberapa kementerian rentan disusupi para mafia tersebut. Mafia ini ingin memastikan tidak adanya gangguan terhadap bisnis yang mereka garap di Indonesia.

"Kementerian yang rentan disusupi oleh mafia antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, Kemenkeu, Kemen BUMN, Kemenhut, Kemenko bidang perekonomian, Kementerian Maritim, Kemenko bidang maritim dan SDA. Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk dan kepentingan lainnya agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum," terang dia.

Lanjut dia, dugaan adanya mafia tersebut dari sejumlah nama yag mendapatkan tanda merah dan kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika tidak waspada, mustahil Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih.

"Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah memperlajari dari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK ke KPK. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya maka mustahil bagi Jokowi JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," pungkas dia.

Inilah yg paling ane khawatirkan ketika Jokowi terpilih.

Link: http://adf.ly/tBfsZ

[Siapp Boss] Panda:Megawati Minta Jokowi Libatkan KPK-PPATK Telusuri Calon Menteri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Langkah Presiden Joko Widodo menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Pasalnya, Megawati dalam berbagai kesempatan, terutama rapat kerja nasional (Rakenas) PDIP mengingatkan agar kader PDIP yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi untuk berhati-hati. Demikian disampaikan politikus senior PDIP Panda Nababan di Jakarta, Kamis (23/10/2014).

"Ibu Mega sudah bilang berkali-kali, di rakernas PDIP dia bilang, kalau ada yang terlibat kasus korupsi, bila perlu saya antar sendiri ke KPK," kata Panda. Setidaknya, seingat Panda Nababan, Megawati menegaskan hal itu dalam rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara dan Semarang, Jawa Tengah.

"Di Semarang, tanpa tedeng aling-aling dia (Megawati-red) tegaskan itu. Jadi, apa yang dilakukan Jokowi untuk screen pembantunya, sejalan dengan yang disampaikan Ketua Umum PDIP," tegas Panda.

Bahkan pada pemilu legislatif (pileg) lalu, Ketua DPD PDIP Sumatera Utara itu menegaskan, Megawati meminta Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Trimediya Panjaitan untuk bekerja sama dengan Polda dan Kejaksaan Tinggi guna men-screen calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi dari PDIP.

Dalam rangka memenangkan Jokowi sebagai calon presiden, Megawati juga telah meminta semua kader PDIP untuk mendukung dengan seluruh kemampuan.

"Mega juga waktu itu bilang, siapa ada anggota PDIP yang tidak membantu, tidak menyokong Jokowi, silakan keluarkan dari PDIP," tegasnya.

Karena itu, jika ada yang menganggap PDIP atau ada kader yang berupaya menekan-nekan Jokowi dalam menentukan calon menteri, menurut Panda, sangat naif.

Permintaan kepada KPK dan PPATK untuk menelusuri harta kekayaan calon menteri saat ini juga tidak akan mengurangi hak prerogatif presiden. Panda mengaku dalam beberapa kali kesempatan betemu dengan Jokowi
sebelum dilantik menjadi presiden.

"Jokowi bilang siapa saja bisa mengusulkan calon menteri. Ibu Mega boleh, Pak Jusuf Kalla boleh, Pak Surya Paloh boleh. Pak Panda juga boleh. Tapi dia bilang, tetap saya yang memutuskan," jelas Panda.

Panda juga tak sependapat kalau cara Jokowi melibatkan KPK dan PPATK dalam menyusun kabinet adalah caranya untuk menyingkirkan orang-orang yang merasa dekat dengannya, namun tak bisa dipercaya.

Menurut Panda, hal itu hanya pembicaraan publik, karena Jokowi sendiri menjalankan apa yang baik untuk kemajuan bangsa ke depan. Nurut MEGATRON

Ohh instruksi ibu Ratu Megatron toh, siap BOSS

Link: http://adf.ly/tBYXR

Blog Archive