Friday, October 31, 2014

Fraksi PDIP Ditanya Dasar Hukum DPR Tandingan : Gak Tau ! Ini Negara Atau Kos-Kosan ?

Rencana Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membentuk DPR tandingan nampaknya bukan gertak sambal. Soalnya, KIH berencana menggelar rapat paripurna pelantikan pimpinan DPR tandingan beserta pemilihan alat kelengkapan dewan. Demikian disampaikan anggota DPR Fraksi PDIP, Arya Bima di Gedung DPR, Kamis (30/10).

"Kita rencanakan Jumat (31/10) pelantikan," ujarnya.

Pelantikan yang dilakukan KIH merupakan puncak dari 'sakit hati' lantaran tak mendapat jatah kursi pimpinan alat kelengkapan dewan. Sebagaimana diketahui, pimpinan alat kelengkapan dewan telah resmi disapu bersih fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). KMP terdiri dari Fraksi Golkar, Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat.

Menurutnya, Ketua DPR tandingan itu adalah Pramono Anung. Dikatakan Arya, upaya lobi agar menggunakan mekanisme musyawarah mufakat dalam pemilihan pimpinan alat kelengkapan sudah dilakukan. Namun, KMP dinilai arogansi dan berlindung di balik Tata Tertib DPR dan UU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Dikatakan Arya, sikap kesewenang-wenangan KMP membuat naluri politik KIH bergerak mengadakan perlawanan. "Kita lakukan perlawanan. Kalau mereka main kayu, kita main besi. Ini bukan menang-menangan, tapi supaya musyawarah," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi VI DPR periode 2009-2014 itu mengatakan, mosi tidak percaya oleh fraksi partai PDIP, Hanura, Nasdem, PKB, dan PPP merupakan awal dari kekecewaan terhadap pimpinan DPR. Pasalnya, pimpinan DPR acapkali tak memberikan hak berpendapat yang berimbang setiap memimpin rapat paipurna.

"Contohnya pemilihan pimpinan komisi yang hanya dihadiri 5 fraksi dan tidak sesuai Pasal 251 Tatib. Ini akibat ketidakbecusan pimpinan DPR yang bertindak untuk kepentingan kelompok tertentu," katanya.

Saat ditanyakan dasar hukum pembentukan DPR tandingan, Arya tak dapat memberikan penjelasan.
Menurutnya, langkah tersebut lebih pada pertimbangan politik dalam rangka melakukan perlawanan. Soal kantor yang akan digunakan, Arya menilai akan membuat kantor sendiri bagi DPR tandingan.

"Dasarnya politik saja, kita cari payung hukumnya," ujarnya.


Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, tindakan membuat DPR tandingan dan berencana melakukan pelantikan merupakan tindakan ilegal. Ia berpandangan pembentukan DPR tandingan tak ada dasar hukumnya. Menurutnya, jika KIH tetap kekeuh melakukan pelantikan pimpinan DPR tandingan, maka kegaduhan tidak saja terjadi di parlemen, tapi negara akan kacau.

"Saya kira tidak mungkin itu bisa dilakukan, karena tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau itu dilakukan saya kira negara ini akan kacau dan bubar. Tidak ada itu (pelantikan) karena ilegal," katanya.

Dikatakan Fadli Zon, DPR bekerja sesuai dengan aturan main yakni peraturan DPR dan UU MD3. Ia menyarankan jika terdapat pihak yang tidak puas harus disalurkan dengan cara dan mekanisme yang ditentukan aturan main. Menurutnya, pemilihan pimpinan alat kelengkapan dewan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Jadi kalau ada yang membuat tandingan-tandingan ya sudah pasti itu ilegal dan sudah mengarah ke tindakan makar. Dan kita tidak akan mentoleransi tindakan semacam itu," ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, setelah dibentuknya Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) beserta pimpinannya, maka alat kelengkapan akan melaksanakan tugasnya. Termasuk melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran etik yang diduga dilakukan anggota dewan.

"Saya kira nanti sudah terbentuk MKD, dan MKD akan menyidangkan kalau ada kasus-kasus yang dianggap perlu," katanya.

Dikatakan Fadli Zon, pihak Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR bertanggungjawab kepada pimpinan DPR. Malahan pimpinan DPR telah memerintahkan bila terdapat kegiatan di luar aturan yang berlaku, maka dapat dinilai ilegal.

Ia berpandangan tindakan KIH dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintahan Jokowi bakal dijegal di parlemen. Padahal, kata Fadli, tudingan tersebut tak benar adanya. KMP, kata Fadli, berkomitmen mendukung program pemerintah yang pro rakyat, bukan sebaliknya menjegal. Namun, jika terdapat program pemerintah yang tidak pro rakyat, KMP akan mengoreksi.

"Jadi tidak ada usaha menjegal atau menghambat, dan sudah kita buktikan pada saat pelantikan presiden," pungkasnya.


hukumonline dot com


ngga punya dasar hukum, dasar politik doang ???
ini negara atau kos-kosan

Link: http://adf.ly/tbg1O

Kondisi Politik Indonesia Akan Memicu Chaos Lebih besar dari Mei 98

Keadaan semakin gawat nih Tod. KIH ini isinya gerombolan hobi meruntuhkan kubu yg tidak sepaham. Peritiwa 65 dan 98 aadalah bukti nyata. Para Kommie yg dibabat habis tahun 65 memaksa mereka berkamuflase ke dalam tubuh PDI (Jaman 3 Partai).

Tahun 97 PDI Dibredel sama Harto karena para kommie yang ada di tubuh PDI mulai menunjukkan gelagat kudeta kembali.

Para Kommie kemudian berusaha berkamuflase ke dalam tubuh PPP melalui Koalisi Lintas Ideologi PPP Mega Bintang, namun gagal menyatukan visi-misi. Akhirnya Lahirlah Neo-Kommie Fedeifeh

Tidak lama setelah terbentuk mereka mengkudeta Harto dengan Chaos 98..

Awas Neo-Kommie Fedeifeh mulai berusaha menancapkan semua cakarnya kembali. Neo-Kommie Bukan tipikal kelompok yg suka berbagi kekuasaan.

Bersiaplah Chaos akan terjadi lagi dengan tuntutan Pembubaran DPR dan MPR.. Ini bener2 situasi yg sangat genting, Jika kedua Kubu sama kuat, Indonesia akan terbagi menjadi 2 Indonesia Barat dan Indonesia Timur.


Link: http://adf.ly/tbg0P

TKI Asal Madiun Suspect Virus Ebola

Metrotvnews.com, Madiun: Seorang mantan tenaga
kerja Indonesia (TKI) asal Desa Gemarang, Kabupaten
Madiun, Jawa Timur dirawat intensif di Rumah Sakit
Umum dr Soedono Madiun karena diduga kuat suspect
virus ebola. Ia mengalami gejala serupa seperti
penyakit malaria, yakni panas tinggi, sakit kepala yang diikuti mual-mual, muntah, dan diare. "Pasien itu mulai kemarin malam menjalani perawatan
medis di ruang isolasi rumah sakit dr Soedono. Kami
dan para perawat menangangi pasien itu sebagai
suspect ebola," kata dr Syaiful Anwar, kepala bidang
pelayanan medik Rumah Sakit dr Soedono Madiun,
Jumat (31/10/2014). Menurut Syaiful, pihaknya meyakini mantan TKI dari
Afrika tersebut suspect virus ebola lantaran
sebelumnya pasien tersebut sudah pernah menjalani
perawatan di Afrika yakni di Nigeria sebelum pulang
ke Indonesia. Apalagi disana ia bekerja di areal hutan
yang merupakan daerah endemis virus ebola. Ia bekerja sebagai buruh penebangan kayu di negeri itu.
Sebelum pulang ke Indonesia, ia terlebih dahulu
dikarantina selama seminggu. "Ia dikarantina selama seminggu sebelum pulang ke
Indonesia itu karena kepalanya mengalami pusing-
pusing dengan badannya panas tinggi disertai
muntah-muntah," ungkap Syaiful. Kemudian, M begitu inisial yang ditengarai suspect
virus ebola ini dikarantina selama sehari begitu tiba
di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Dan sesampai di
rumahnya di Kecamatan Gemarang, Madiun, ia kembali
merasakan tubuhnya mendadak panas dan muntah-
muntah lagi. "Karena keluarganya takut akan keadannya yang
memburuk, ia lalu dilarikan ke Rumah Sakit dr.
Soedono ini," ungkap Syaiful seraya kini hendak
merujuknya ke Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya
karena di rumah sakit ini yang lebih mumpuni dalam
penanganan virus ebola ini. (Woto Narwoto) (LOV ) (jangan suka makan mangga bekas gigitan kelelawar)

Link: http://adf.ly/tbcbi

DPR Wacanakan Gedung Baru, MPR: Harus Dilihat Dulu Kebutuhannya

Jakarta- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mewacanakan pembangunan gedung baru. Namun MPR
menasihati agar DPR benar-benar menakar kebutuhan
yang mendasari pembangunan gedung baru itu. "Harus dilihat dulu kebutuhannya. Mustinya sgala
sesuatu dikaitkan dengan kebutuhannya. Itu bagian
yang penting untuk didialogkan," tutur Wakil Ketua
MPR Hidayat Nur Wahid di Gedung Parlemen,
Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2014). Hidayat mengaku belum mengetahui persis wacana
penambahan ruangan DPR itu. Namun demikian, bila
benar akan mengadakan pembangunan, mesti dikaji
dulu studi kelayakannya. "Saya nggak ngikutin juga. Tentu kalau ada program
pembangunan maka harus dibasiskan kepada kajian
dan studi kelayakan," tutur Hidayat. Namun demikian, Hidayat menyatakan memang di UU
MD3 yang baru sudah diatur penambahan tenaga ahli.
Dan penambahan tenaga ahli itu tentu perlu ruangan
yang bisa menjadi tempat mereka bekerja. "Kalau dirujuk di UU MD3 yang baru, memang ada
penambahan tenaga ahli, penambahan itu kemudian
mau ditempatkan bagaimana?" ucap Hidayat. Mantan anggota DPR ini lantas bercerita tentang
pengalamannya mendengar reaksi Kepala Desa di
Daerah Pemilihannya, yakni Jawa Tengah V yang
meliputi Solo, Boyolali, dan Klaten. Salah satu Kepala
Desa itu membandingkan bahwa ruangan anggota DPR
lebih sempit daripada ruangan kantornya. "Waktu saya di DPR periode kemarin, kunjugan kerja
ke Jawa Tengah V, ada seorang Lurah mengatakan
bahwa Pak Hidayat, saya Lurah, saya datang ke
ruangan DPR, ternyata kantor Lurah di daerah saya
lebih lebih luas daripada ruangan anggota DPR," tutur
Hidayat.

Link: http://adf.ly/tbcbo

[UANG MINYAK] Hemat Miliaran/Hari, Jokowi Minta Pembelian Minyak ke Angola Dipercepat

Hemat Miliaran/Hari, Jokowi Minta Pembelian Minyak ke Angola Dipercepat

Rivki - detikfinance
Jumat, 31/10/2014 15:43 WIB

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Wakil Presiden Angola‎ Manuel Domingos Vicente‎ di Istana Merdeka. Pertemuan itu menyepakati nota kesepahaman (MoU) antara Pertamina dengan BUMN energi Angola, Sonangol.

Dalam keterangannya, Jokowi ingin pembelian minyak langsung dari Angola segera direalisasikan. Ini bisa menghemat banyak uang, dibandingkan pembelian atau impor minyak lewat trader.

"Kita harapkan kerjasama ini konkret, karena saya beri batasan satu minggu mengkongkretkan kerjasama. MoU ini seminggu harus berguna bagi negara," ujar Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (30/10/2014).

Jokowi menambahkan, MoU antara Pertamina dan Sonangol akan membuat efisiensi pengeluaran impor minyak. Efisiensi itu terjadi karena Pertamina langsung membeli dari pusat produksi.

"Karena minyak langsung kita ambil dari produksi Sonangol," ucapnya.

Menteri ESDM Sudirman Said, menambahkan, efisiensi yang dilakukan dalam MoU ini memiliki nilai triliunan per tahun.

"Efisiensinya kalau dapat 100 barel/hari, kita bisa efisiensi (hemat) US$ 2,5 juta (sekitar Rp 30 miliar) per hari," ujarnya.


.
.
.

Pantesan orang di petruk duitnya ga berseri Rp30M per hari cuy

Semoga dengan dipotong langsung oleh Jokowi, maka efisiensi terjadi dan ruang fiskal lebih lega sehingga tidak perlu terburu-buru menaikan harga BBM

#mafiamigas


Link: http://adf.ly/tbZNQ

Blog Archive