Sunday, January 25, 2015

kisah ICAC, KPK Hongkong vs Polisi Hongkong era 70an

Pemberitaan hari ini dipenuhi kabar soal penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjayanto oleh Bareskrim Mabes Polri. Sebelumnya, yang ramai adalah kabar soal pengumuman tersangka Komisaris Jenderal Budi Gunawan, calon Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, oleh KPK.

Gara-gara penetapan tersangka oleh KPK, langkah Budi Gunawan menjadi Kapolri terhambat. Kita orang awam, kemudian melihat penangkapan Bambang Widjojanto oleh polisi sebagai aksi balasan. Kita dipaksa lagi melihat KPK versus polisi seperti perkara cicak lawan buaya tahun 2009 silam.

Di jagat sinema ada film yang secara khusus mengulik aksi lembaga anti korupsi. Sebuah film Hong Kong yang asyik berjudul ICAC: I Corrupt All Cops rilis 2009 silam. KPK-nya Hong Kong bernama lengkap Independent Commission Against Corruption, disingkat ICAC. Di judul film singkatan itu diplesetkan yang artinya kira-kira "saya beri suap pada semua polisi."



Cerita Film `ICAC`

Filmnya berlatar Hong Kong tahun 1960-an dan 1970-an. Waktu itu, polisi Hong Kong banyak yang terlibat korupsi. Alih-alih memberantas kejahatan, polisi malah rutin menerima suap dari penjahat, penjudi, hingga pelacur.

Dikisahkan, saat Hong Kong masih dibawah jajahan Inggris tahun 1970-an, tersebutlah Inspektur polisi Lak (Tony Leung Ka-fai). Bersama kelompoknya, Unicorn (Anthony Wong), Gale (Eason Chan) dan Gold (Wong Jing) Lak menjadi kaya dan berkuasa dari uang suap yang diterima dari para gangster.

Saat mereka tak bisa menangkap penjahat, Unicorn bertugas mencari kambing hitam, menyalahkan orang tak bersalah, seperti Bong (Alex Fong), seorang pemuda yang harus mengakui kejahatan yang tak dilakukannya. Bong malah sampai disiksa segala.

Pada 1974, pemerintah Hong Kong akhirnya mendirikan lembaga anti korupsi ICAC. Yim (Bowie Lam) yang memimpin lembaga itu merekrut Unicorn dan Bong. Bagi Unicorn, ini saatnya ia sadar untuk jadi polisi baik-baik dan berwibawa. Sedang bagi Bong, ini momen baginya untuk menggulung polisi korup.

Berada di dua kutub yang berbeda, Unicorn harus berhadap-hadapan dengan Lak dan Gale. Cara para gangster menerornya tak main-main. Kekasihnya sampai mati.




ICAC Vs. Polisi Hong Kong

Ada juga adegan saat polisi Hong Kong bentrok dengan petugas ICAC. Terjadi perkelahian hebat antara penegak hukum. Kejadian itu betulan terjadi di Hong Kong. Pada 28 Oktober 1977, beberapa puluh anggota polisi menyerbu kantor ICAC. Polisi merasa terancam masuk penjara oleh aksi-aksi ICAC.

Di film tak dijelaskan, kepala pemerintahan Hong Kong akhirnya memberi pengampunan pada polisi yang korup yang melakukan kejahatan sebelum 1977.

Film yang disutradarai Wong Jing ini lebih tertarik menyoroti nasib Lak dan Gale yang kian terperosok jadi penjahat alih-alih polisi. Di akhir film kita melihat Gale masuk penjara.

Jika ada pelajaran yang bisa dipetik dari film ICAC, yakni persoalan konflik antara penegak hukum bukan monopoli negara kita. Di Hong Kong pun pernah terjadi. Yang terasa ironis, di Hong Kong hal tersebut terjadi tahun 1970-an. Sedang kita masih mengalaminya di tahun 2015!

Sejak diberi amnesti tahun 1977 itu, polisi Hong Kong berbenah. Mereka tak lagi akrab dengan suap dan korupsi. Polisi Hong Kong membiarkan ICAC melakukan pembersihan besar-besaran di institusi mereka. Kerelaan ini yang tak tampak pada kasus KPK versus polisi di negara kita.


Link: http://adf.ly/wdZH2
read more

Jangan Termakan Isu, Semua ini permainan yang sangat halus


dapet dari broadcast

Disaat seluruh perhatian masyarakat Indonesia tercurah pada kasus penangkapan BW, ternyata sebuah peristiwa besar terjadi. Penagkapan BW ternyata hanyalah sebuah pengalihan issue yg diciptakan sehingga tidak ada yg memperhatikan bahwa pada saat yg sama, yaitu tgl 23 Januari kemarin, Kementrian ESDM mencabut larangan eksport bahan tambang secara langsung berdasarkan UU No. 4 tahun 2009, KHUSUS untuk PT Freeport.

Perlu diketahui, larangan eksport bahan tambang secara langsung yg diterapkan mantan Presiden SBY telah mengakibatkan kerugian bagi perusahaan milik USA. Namun kini, dengan gagah berani, Presiden Jokowi telah mencabut larangan tsb yg secara otomatis akan menimbulkan keuntungan bagi PT Freeport milik paman Sam dan merugikan bagi Bangsa Indonesia..


Sejauh ini, agenda2 liberalisasi berjalan mulus dlm 3 bulan terakhir: (1) penyerahan harga bbm ke mekanisme pasar (2) perpanjangan izin PT FI ekspor bahan tambang mentah
Rencana berikut: (3) komersialisasi penyediaan infrastruktur lewat Penyertaan Modal Negara 72 T dlm APBN-P 2015
ini bukan fitnah, silahkan dichek melalui media online ttg pencabutan aturan tsb. Menjadi berita biasa dan tidak ada yg memperhatikan karena tenggelam oleh pemberitaan ttg BG dan penangkapan BW oleh Bareskrim Polri...
Pemerintah Perpanjang MoU dengan Freeport - http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...engan.Freeport
Kenapa media begitu getol blow up KPK dihari jumat? Ini jawabannya...mata dan telinga rakyat teralihkan oleh konflik KPK vs Polri


Link: http://adf.ly/wdYBG
read more

(Kompolnas mau di bully) Kompolnas Pertanyakan Penangkapan BW ke Polri

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan menanyakan kepada Kepolisian mengenai proses penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. Menurut Kompolnas, proses penangkapan itu dinilai berlebihan.

"Kompolnas akan tanya mulai dari kasus seperti soal penangkapan benarkan dilakukan pemborgolan, karena bagi kami itu too much," kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala di sebuah diskusi di Sabang, Jakarta Pusat, Minggu 25 Januari 2015.

Kemudian, dia juga akan menanyakan, apakah penangkapan Bambang itu dilakukan langsung oleh polisi berpangkat Brigadir Jenderal. "Karena saya kira, ini pemborosan," lanjutnya.


Atas kasus Bambang ini pula, Kompolnas mencurigai bahwa kasus yang selama ini di Polri dilakukan untuk menarget orang per orang. "Apakah suatu kebiasaan Polri untuk menarget orang?" kata dia.

Untuk itu, Adrianus mengusulkan bahwa Kepolisian perlu ada lembaga pengawas. Tak hanya untuk mengawasi soal proses penangkapan, tetapi juga unsur politis.

Pemilihan kapolri, kata dia, membuat Polri tak bisa lepas dari politik. Walau institusi penegak hukum tersebut sebernarnya apolitis, tetapi jabatan kapolri yang sangat strategis, terutama soal anggaran dan membuat gerbong di Mabes Polri menjadi rebutan.

"Ini harus dikelola dengan baik, dengan membuat lembaga pengawas di atas Polri," kata dia. Lembaga pengawas itu bisa dibawah kementerian, atau dibuat sebuah lembaga komisi.

[B ]Menurut Adrianus, secara stuktural hirarki kepemimpinan antara Polri dan Presiden terlalu jauh. Presiden diyakini tak akan bisa diharapkan untuk terlalu fokus mengurus Polri saja.[/B]

"Lembaga pengawas itu keharusan, seharusnya Presiden bisa ambil hikmah dari kejadian kemarin," kata dia.

Adrianus pun mengakui, jika hanya berharap pada Kompolnas saja, tak akan berhasil mengawas Polri. Sebab, UU Kompolnas tidak bisa bertindak jauh, jika Polri melakukan penyelewengan.

Misalnya, soal penangkapan Bambang Widjojanto yang yang langsung menurunkan Brigjen Kepolisian.

"Rasanya perlu dikontrol, agar Polri tidak lakukan abuse of power. Kompolnas terlalu lemah, atau kalau mau Kompolnas diperkuat, agar bisa menindak abuse Polri," kata dia.

http://nasional.news.viva.co.id/news...edium=facebook

Pak dhe joko katanya gak bisa diharapkan

Link: http://adf.ly/wdYCp
read more

[Manceeep !] Ganjar Pranowo Beri Sinyal Dukung Jokowi jadi Ketum PDIP?

JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan yang kini menduduki kursi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersyukur dengan masih tingginya kepercayaan publik terhadap partainya.

Ini diungkap Ganjar saat menanggapi hasil survei Lembaga Survey Indonesia (LSI) yang menyebutkan PDI Perjuangan menjadi terbaik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Dengan prosentase 61,4 persen, kemudian disusul Partai Golkar di urutan kedua dengan 49,3 persen.

"Saya bersyukur dengan hasil survei ini. Karena, walau bagaimanapun makin hari rakyat makin menghendaki partai yang dekat dengan dia," katanya di sela paparan survei bertema 'Parpol di Mata Publik dan Regenerasi Kepemimpinan' di kantor LSI, Jalan Lembang, Jakarta Minggu (25/1).

Ganjar menilai bahwa ketokohan seseorang masih menjadi faktor utama bagi dukungan masyarakat terhadap suatu partai. Terbukti, nama Presiden Joko Widodo masih memuncaki bursa calon ketua umum PDIP, menyisihkan Megawati Soekarnoputri yang berada di urutan kedua.

"Survei ini juga menunjukkan bahwa ketokohan di kita ini memang fanatik. Artinya, jika nama Jokowi masih tetap tinggi dukungannya untuk jadi ketum maka rakyat kita permisif (membolehkan, mengizinkan). Tidak apa-apa punya Presiden rangkap jabatan," pangkas Ganjar. (rmo/jpnn)


http://www.jpnn.com/read/2015/01/25/283629/Ganjar-Pranowo-Beri-Sinyal-Dukung-Jokowi-jadi-Ketum-PDIP

Beranikah melawan mbook dhee ???

Link: http://adf.ly/wdWDC
read more

(Sibuk ngurusin kpk dan polri?) ssstt, Pemerintah Ngalah Sama Freeport

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) -Pemerintah kembali tunduk kepada Freeport. Perusahaan asal Amerika Serikat ini diijinkan lagi mengekspor konsentrat selama enam bulan ke depan. Padahal, Freeport masih membandel karena tidak segera membangun smelter.

"Kita memberikan waktu 6 bulan untuk perpanjang Memorandum of Understanding (MoU) yang expired (habis masa berlakunya-red) tanggal 25 Januari 2015 (hari ini-red)," ujar Sudirman Said Menteri ESDM di kantornya, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Perpanjangan atau kelonggaran diberikan, menurut Sudirman, Freeport berkomitmen membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Untuk itu pemerintah akan mengawasi secara ketat terhadap perkembangan rencana Freeport ini.

"Kita memberikan pesan kepada Freeport bahwa harus ada progres yang signifikan terhadap pembangunan smelter. Kalau tidak, maka izin ekspor akan dibekukan. Sampai kemudian ada penyelesaian," ujar Sudirman yang sudah melaporkan hal ini kepada Jokowi kemarin.

Kelonggaran ini adalah yang kedua kali diberikan Freeport. Sebelumnya, pemerintah dan Freeport membuat MoU pada Juli 2014 lalu. Berdasarkan MoU, Freeport diperbolehkan ekspor mineral mentah.

Padahal dalam UU Mineral dan Batu Bara disebutkan Indonesia melarang ekspor tambang mentah mulai 2014. Kelonggaran diberikan Freeport dengan harapan serius membangun smelter. Kenyataannya, perusahaan justru minta tambahan kelongaran lagi.

Kelonggaran ini dikecam sejumlah anggota Komisi VII DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Dirjen Mineral dan Batubara R Sukhyar, pemerintah dinilai melanggar aturan dengan memberikan ijin ekspor konsentrat. "Ketentuan itu batal demi hukum," ujar Ketua Komisi VII Kardaya Warnika, ketika itu.(ris)


TeropongSenayan.com  (teropongsenayan.com)

Link: http://adf.ly/wdWD0
read more

Blog Archive