Saturday, May 11, 2013

KOMPAS: Wk Ketua DPD bilang KPK Diskriminatif terhadap PKS


La Ode Ida: KPK Diskriminatif terhadap PKS
Jumat, 10 Mei 2013 | 17:57 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com â?? Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menilai adanya diskriminasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diduga melakukan korupsi dalam kasus impor daging sapi. Terhadap politisi PKS, terkesan KPK dan media sengaja mempermalukan para pelakunya. Kepada kedua politisi PKS itu, KPK tak ada kompromi lagi. Mereka langsung ditahan.

"Terhadap politisi PKS, terkesan KPK dan media sengaja mempermalukan para pelakunya. Sebut saja, mulai dari tertangkapnya Presiden PKS M Luthfi Ishaaq dan pengusaha yang dekat dengan PKS, Ahmad Fatanah, hingga kelanjutannya," kata Laode, Jumat (10/5/2013) sore.

Kepada kedua politisi PKS itu, lanjut Laode, KPK tak ada kompromi lagi. Mereka langsung ditahan. Padahal, politisi lainnya, seperti Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng, masih bebas berkeliaran hingga kini. "Bukan itu saja. Harta dan kelakuan politisi PKS yang korup itu pun dikejar dan dipublikasikan hingga pada keluarganya yang tak tahu-menahu masalah. Padahal, politisi lainnya yang diduga korupsi juga malah cenderung disanjung atau ditokohkan begitu rupa," tambahnya membandingkan.

Laode pun menunjuk acara Pagi Bersama Anas Urbandingrum di sebuah stasiun televisi swasta pada tayangan Jumat pagi tadi, terkesan menokohkan terduga koruptor dengan latar belakang rumah dan harta mewah. "Info ini sangat buruk bagi publik dan khususnya generasi muda bangsa. Kecenderungan inilah yang sungguh memprihatinkan kita bersama," katanya.
http://nasional.kompas.com/read/2013...f.terhadap.PKS

KPK Diskriminatif thd PKS?
[imagetag]


Kasus Impor Daging Sapi
Pengacara Lutfhi Hasan Tuding KPK Diskriminatif
Minggu, 3 Februari 2013 18:33 WIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, JAKARTA - Pengacara mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, Mohamad Assegaf menilai KPK telah diskriminatif menangani kasus yang membelit kliennya. Bahkan, kata Assegaf, KPK gegabah menggunakan unsur subyektivitas terkait penahanan Luthfi di Rutan KPK yang berada di Pomdam Guntur Jaya. "Alasan apa yang KPK bisa berikan ke publik bisa secepat kilat Pak Luthfi ditahan, sementara tersangka yang lain tidak dilakukan penahanan?" kata Assegaf, Minggu (3/2/2013).

Assegaf menilai, KPK tidak berlaku adil dalam menangani perkara Luthfi. Cepatnya penahanan anggota Komisi I DPR justru dipertanyakan. "Dia (Luthfi) bukan maling, kenapa tidak diperlakukan secara terhormat? Dipanggil dulu, diperiksa besok, lalu ditahan. Saya tidak menyangkal ini haknya KPK dalam melakukan penahanan, tapi jangan diskriminatif pemberlakuannya," ujarnya.

Saat ini, imbuh Assegaf, tim pengacara akan coba menggali kasus yang menjerat Luthfi. Terlebih soal perannya, mengingat Luthfi bukan merupakan anggota DPR yang berurusan dengan pihak kementerian. "Kita mencoba menelaah kasus berdasarkan dugaan-dugaan yang muncul. Kita ingin mencari tahu peranan Pak Luthfi dalam masalah ini" ujarnya. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi menegaskan, mengenai penahanan LHI merupakan kewenangan penyidik. Menurutnya, faktor seseorang itu akan ditahan berada ditangan penyidik.
http://pekanbaru.tribunnews.com/2013...-diskriminatif

Bedalah Ketika KPK Berhadapan dgn Elit Demokrat yg juga Korup
Quote:
Diperiksa 7 jam, Andi Mallarangeng belum ditahan KPK
Selasa, 9 April 2013 â?? 16:49 WIB

Sindonews.com - Tersangka kasus penyalahgunaan wewenang terkait dengan pembangunan sport center, Hambalang, Jawa Barat, Andi Alfian Mallarangeng (AAM) merampungkan pemeriksaannya. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir tujuh jam.

Andi terlihat meninggalkan Gedung KPK sekira pukul 16.35 WIB. Dia pun masih terlihat memakai kemeja batik seperti kedatangan tadi pagi dan belum memakai baju tahanan. Dia pun kembali melempar senyuman saat awak media menghadangnya untuk menanyakan perihal pemeriksaannya hari ini. Kepada penyidik, dia mengaku telah menjelaskan apa yang diketahuinya mengenai proyek bernilai Rp2,5 triliun itu. â??Saya baru saja menyelesaikan pemeriksaan sebagai tersangka dan tadi berbagai macam hal ditanyakan mengenai tugas pokok saya sebagai menteri dan juga beberapa hal mengenai penganggaran juga mengenai sertifikat Hambalang,â?? kata Andi sesaat sebelum meninggalkan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (9/4/2013).

Andi lantas segera berjalan menuju mobil Mitsubishi Pajero sport berwarna putih dengan pelat nomor B 891 NON. Dia pun meninggalkan Gedung KPK dengan mendapatkan pengawalan ketat petugas kepolisian serta para kerabatnya yang sudah menunggu sejak pagi.
http://nasional.sindonews.com/read/2...um-ditahan-kpk

Kenapa Anas Belum Ditahan?
Kamis, 28 Februari 2013 09:53 wib

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menahan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang, Anas Urbaningrum. Juru Bicara KPK, Johan Budi SP mengatakan, penyidik punya pertimbangan untuk menetapkan seorang tersangka harus ditahan atau tidak. "Penyidik punya kewenangan menahan karena alasan subjektif atau objektif," kata dia kepada Okezone, Rabu (28/2/2013).

Alasan subjektif penyidik untuk menahan seorang tersangka, Johan mencontohkan, jika tersangka berpotensi melarikan diri, berpotensi mempengaruhi saksi, atau berpotensi menghilangkan alat bukti atau tidak. Banyak pertimbangan penyidik untuk menahan tersangka atau tidak.
"Sejauh mana kepentingan penyidikan kalau dia (tersangka) ditahan. Kan itu ada masa penahanannya, kalau ditahan sementara berkasnya belum selesai kan dia bisa bebas. Jadi banyak pertimbangan, itu penyidik yang tahu," terangnya.

Soal penarikan paspor Anas, kata dia, bukan berarti karena KPK takut mantan ketua umum Partai Demokrat itu bisa melarikan diri. Menurut Johan, menarik paspor merupakan kewenangan Ditjen Imigrasi Kementrian Hukum dan HAM. "KPK hanya meminta pada imigrasi untuk pencegahan. Nah, langkah itu kan Imigrasi kewenangannya untuk mengambil paspor itu," ujarnya. Menurutnya, pencabutan paspor tidak hanya dilakukan pada Anas saja tapi juga terhadap tersangka kasus korupsi lainnya. "Kata siapa (hanya Anas)? Tanya dong ke Imigrasi," pungkasnya.
http://news.okezone.com/read/2013/02...-belum-ditahan

PKS minta KPK juga sita aset dalam kasus Century & Hambalang
Jumat, 10 Mei 2013 19:11:00

PKS meminta KPK tidak tebang pilih dalam melakukan pengusutan kasus tidak pidana korupsi. Menurut PKS, dalam kasus kasus yang menyeret Luthfi Hasan Ishaaq, KPK terkesan ngebut, tapi dalam kasus besar malah lambat."Perlakuan KPK kepada kami harus dijalankan kepada kasus yang lain. Kasus Hambalang dan Century jumlahnya jauh lebih besar, jangan tebang pilih," ujar Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf dalam jumpa pers di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (10/5).

PKS juga menilai KPK tebang pilih dalam melakukan penyitaan. Pasal hingga kini dalam kasus Century dan Hambalang belum ada aset dari tersangkanya yang disita.b"Mohon pihak-pihak yang terkait Century dan Hambalang segera dilakukan penyitaan," ujar Wakil Ketua Komisi III ini.
http://www.merdeka.com/peristiwa/pks...hambalang.html


--------------------------

Rakyat tidak buta dan bodoh dengan sikap KPK yang cenderung diskriminatif seperti itu dalam memperlakukan sesama tersangka korupsi. Emangnya ada apa dengan KPK?

Blog Archive