BERITA TERKINI

Wednesday, May 15, 2013

Makan Gaji Buta? Anggota DPR Demokrat & PDIP Pembolos Berat, termasuk Pimpinan DPR?

[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]

Kalangan anggota DPR Demokrat dan PDIP Pembolos Berat
Tue, 14/05/2013 - 22:10 WIB

JAKARTA-Badan Kehormatan (BK) DPR telah mengeluarkan hasil rekapitulasi terhadap tingkat kehadiran anggota DPR di tahun 2012. Dalam rekapitulasi tersebut, banyak anggota DPR di sembilam fraksi di DPR tercatat minim tingkat kehadirannya. Namun dari sembilan fraksi tersebut hanya Fraksi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan yang anggotanya paling banyak membolos di dalam sidang paripurna DPR.

Dari data yang diperoleh di BK DPR, tercatat 24 Anggota Fraksi Partai Demokrat jarang hadir dalam agenda paripurna DPR. Sedangna untuk Fraksi PDI Perjuangan tercatat 24 anggota jarang hadir. Berikut nama-nama anggota Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Partai Demokrat yang tingkat kehadirannya rendah;

Fraksi PDIP;
1. Taufiq Kiemas 0 persen
2. Panda Nababan 0 persen
3. Soewarno 0 persen
4. Sugianto 40 persen
5. Pramono Anung tingkai kehadiran 20 persen
6. Arif budimanta - 40 persen
7. Helmy Fauzi - 30 persen
8. Syarif bastaman - 10 persen
9. Imam Suroso - 40 persen
10. Rukmini Buchori - 40 persen
11. Nursuhud - 40 persen
12. Karolin Margret Natasa - 40 persen
13. Asdi Narang - 40 persen
14. Rachmat Hidayat - 40 persen
15. Irmadi Lubis - 33 persen
16. Sukur Nababan - 11 persen
17. Syarif Bastaman - 33 persen
18. Puan Maharani - 33 persen
19. Nusyirwan Soejono - 33 persen
20. Inna Ammania - 44 persen
21. Guruh Soekarnoputra - 22 persen
22. Nyoman Dhamantra - 44 persen
23. Sugianto - 22 persen
24. Rachmat Hidayat - 33 persen

Fraksi Partai Demokrat;
1. As'ad Syam - 10 persen
2. Teresia E.E Pardede - 30 persen
3. Jefirstson R. Riwu Kore - 40 persen
4. Marzuki Alie - 20 persen
5. Mirwan Amir - 30 persen
6. Syofwatillah Mohzaib - 20 persen
7. Milton Pakpahan - 40 persen
8. Nova Iriansyah - 44 persen
9. Dalimi Abdullah DT Indokayo - 11 persen
10. Efi Susilowati - 44 persen
11. KH. Yunus Roichan - 44 persen
12. Achmad Syafi'I - 33 persen
13. A. Reza Ali - 44 persen
14. Ahnad Nizar Shihab - 44 persen
15. Sutan Bhatoegana - 25 persen
16. Jafar Nainggolan - 25 persen
17. Darizal Basir - 25 persen
18. Zulkifli Anwar - 25 persen
19. Tri Yulianto - 25 persen
20. Herman Khaeron - 25 persen
21. Subyakto - 25 persen
22. Rosyid Hidayat - 25 persen
23. I Wayan Sugiana - 25 persen
24. Yusran Aspar - 25 persen
(catatan @TS: mas Ibas tidak termasuk dalam daftar diatas karena beliau sudah keluar dari anggota DPR-RI)
http://www.rimanews.com/read/2013051...pembolos-berat

Semua pimpinan DPR juga malas ngantor?
Rabu, 15 Mei 2013 06:19:00

[imagetag]
Pimpinan DPR

Data kehadiran anggota DPR yang dirilis Badan Kehormatan DPR kemarin cukup mencengangkan. Dari data tersebut, tampak semua pimpinan DPR juga minim hadir dalam rapat paripurna yang digelar pada 2012. Misalnya saja pada masa sidang III 2011-2012 (9 Januari-12 April 2012), kehadiran Taufik Kurniawan cuma 40 persen, Pramono Anung 40 persen dan Anis Matta 20 persen. Selebihnya, mereka menyampaikan izin.

Pada masa sidang IV (14 Mei-13 Juli 2012), tercatat kehadiran Taufik Kurniawan 10 persen,

Marzuki Alie 20 persen, Anis Matta 40 persen, Priyo Budi Santoso 10 persen dan Pramono Anung 20 persen. Selebihnya, mereka juga menyampaikan izin.

Pada masa sidang I (16 Agustus-25 Oktober 2012), kehadiran Taufik Kurniawan tercatat 33 persen, Marzuki Alie 44 persen, Anis Matta 44 persen, Pramono Anung 44 persen dan Priyo Budi Santoso 22 persen. Selebihnya, mereka izin.

Sedangkan pada masa sidang II (19 November-14 Desember 2012), tidak satu pun pimpinan DPR yang kehadirannya di rapat paripurna kurang dari 50 persen.

Menanggapi data BK tersebut, Wakil Ketua DPR Pramono Anung, punya alibi. Dia menjelaskan, pimpinan DPR dan pimpinan MPR memang tidak pernah hadir dalam sidang-sidang komisi. "Hadir di paripurna hanya saat memimpin," kata Pramono lewat akun Twitternya, Selasa (14/5).

Juga melalui akun Twitter, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari, menjelaskan nama-nama pimpinan DPR dan MPR memang tidak ada dalam daftar absen. "Pimpinan mau tanda tangan hadir di mana wong kolom tanda tangan gak ada," ujar politikus Golkar itu.

Merespons data yang menurutnya tidak relevan itu, Hajriyanto mengatakan akan mengklarifikasi hal tersebut ke BK. "Iya, nanti diklarifikasi, meski sudah damaging," ujar Thohari merespons salah satu follower-nya.
http://www.merdeka.com/politik/semua...s-ngantor.html

Quote:
Kinerja dan Produktifitas DPR 2012 Sangat Buruk
Jumat, 21 Desember 2012, 18:00 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai kinerja dan produktifitas DPR sepanjang 2012 dalam menghasilkan produk legislasi sangat buruk. Dari 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) 2012, hanya 10 UU yang disahkan. Disamping 15 RUU yang merupakan UU Kumulatif Terbuka. "Produktifitas legislasi DPR tahun 2012 ini jeblok dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika Marzuki menyebut angka 25 UU yang dihasilkan, itu sedikit mengecoh," kata Lucius saat dihubungi Republika, di Jakarta, umat (21/12).

Meski angka yang disampaikan Marzuki benar secara kuanititatif, angka itu ada. Namun, kata Lucius, UU yang betul-betul dirampungkan sepanjang 2012 hanya sembilan UU. Ironisnya, dari 10 UU itu, 8 di antaramya merupakan keluaran 2011. Dilihat dari aspek kualitas, Lucius mengungkapkan, walau baru satu dari UU 2012 yang diajukan ke Mahkamah Konstotusi (MK), tidak menutup kemungkinan bahwa UU yang sudah disahkan masih akan diuji publik ke MK. Dia menilai produktivitas DPR berbanding terbalik dengan janji Ketua DPR, Marzuki Alie di awal 2012. "Susah bicara kualitas, dari total anggota DPR 560 orang, hanya rampungkan 10 UU selama setahun, artinya kan sangat buruk," ujar Lucius.

Pada 7 Januari 2012, menurutnya, Marzuki mengatakan akan menjadikan 2012 sebagai tahun legisasi. Bahkan politikus Partai Demokrat itu mengarahkan 60 persen aktifitas anggota dewan untuk merumuskan UU. Buruknya kinerja anggota parlemen itu menurut Lucius karena anggota DPR terlalu sibuk dengan riak dan huru hara politik. Kesibukan mengurusi persoalan-persoalan politik yang memang cukup bergejolak sepanjang 2012, menurutnya membuat anggota DPR kurang fokus menyelesaikan tugasnya di DPR.

Selain itu, manajemen persidangan yang buruk juga menyebabkan banyak waktu terbuang. Seperti persoalan kehadiran anggota yang membuat persidangan kerap molor. Tak hanya itu, kebiasaan anggota dewan menargetkan jumlah yang terlalu bombastis untuk merampungkan RUU dinilai Lucius harus diubah. "Selalu nyaris lebih dari 60 RUU ditargetkan setiap tahun. Itu ketinggian, harus realistis lah," paparnya. Pada 2013 nanti, Lucius memperkirakan produktivitas legislasi akan semakin jeblok. Karena DPR akan mulai fokus dengan Pemilu 2014. Menurutnya, keriuhan politik menjelang pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden akan mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja anggota parlemen. Dari 70 RUU yang dimasukkan dalam Prolegnas 2013, diperkirakan setengah diantaranya tidak akan bisa dirampungkan.
http://www.republika.co.id/berita/na...2-sangat-buruk

DPR Lebih Banyak Hasilkan UU "Siluman"
Rabu, 30 September 2009 | 17.16 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Capaian DPR 2004-2009 dalam bidang legislasi, dinilai lebih banyak menyelesaikan RUU non-prolegnas (program legislasi nasional), dibandingkan target yang ditetapkan dalam prolegnas. Dalam catatan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), dari 186 UU yang dihasilkan, hanya 70 UU berasal dari Prolegnas atau sekitar 37,6 persen. "Sebagian besar lainnya yaitu 116 UU berasal dari non-Prolegnas atau siluman. Sehingga, sampai akhir masa jabatannya DPR masih banyak menyisakan RUU dari Prolegnas," kata Koordinator Formappi, Sebastian Salang, pada diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 30/9 ).

DPR juga dinilai belum mengutamakan pembahasan RUU yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan rakyat. Dari 186 UU yang telah disahkan, menurut Formappi, hanya 16 UU yang termasuk bidang kesejahteraan rakyat. "Secara teknis kuantitatif, DPR memang menghasilkan cukup banyak, 186 UU. Tapi secara substantif sebetulnya hanya 95 UU yang dihasilkan. Karena yang dihasilkan itu 57 UU Pemekaran Wilayah, 15 UU Ratifikasi Konvensi Internasional, 6 UU Pengesahan Perpu dan 4 UU Pengadilan Tinggi Agama," papar Sebastian.

RUU Pemekaran Wilayah dinilai memiliki substansi sama, hanya berbeda di judul UU. Sebastian mencurigai, banyaknya UU Pemekaran Wilayah yang dihasilkan DPR kental dengan kepentingan politik partai. Dengan capaian-capaian tersebut, DPR 2004-2009 mewarisi utang legislasi sebanyak 241 RUU. "Jumlah ini utang yang sangat besar pada DPR baru," kata dia.
http://tekno.kompas.com/read/2009/09...uotsilumanquot


--------------------------

Mereka, semua anggota DEWAN terhormat itu, dibayar rakyat untuk bekerja di bidang Legislatif, bukan untuk banyak kluyuran di luar kantor DPR Senayan itu untuk mengurusi bisnisnya yang lain (bukannya etik DPR melarang anggotanya berbisnis?). Atau alasan sibuk karena mengurusi keluarga akibat (mungkin) punya bini sampai empat, sehingga menyita waktu si anggota DPR ybs? Gila kali yak kalau itu alasannya!

Blog Archive