Thursday, October 31, 2013

Pemilu=suara aspirasi rakyat.


Pemilu yang katanya suara aspirasi rakyat hingga saat ini masih belum terealisasi dengan baik. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya kecurangan oleh penyelenggara dan goalput yang dilakukan oleh masyarakat. Apa alasannya? Dua hal ini tentu punya latar belakang berbeda. Gampangnya saja penggandaan surat suara, alasannya mungkin karena tidak mau calon legislatifnya kalah karena sudah habiskaan dana besar untuk kampanye, sudah menerima suap. Sedangkan banyaknya masyarakat yang goalput, alasannya mungkin bingung mau memilih yang mana, tidak tahu cara memilih yang benar karena sosialisasi yang kurang.
Dengan keadaan ini kita tidak bisa lantas begitu saja menyalahkan pihak penyelenggara pemilu ataupun masyarakat. Dan sebenarnya tidak perlu menyalahkan siapapun. Hal yang terpenting harus kita lakukan adalah bersinergi dan bekerjasama dengan penyelenggara pemilu demi terwujudnya pemilu yang tertib, lancar, damai dan adil. Hal tersebut bisa kita mulai dari kita masyarakat yang tidak lagi melakukan goalput. Mempergunakan hak pilihnya secara benar dan bertanggungjawab. Penyelenggara pemilu yang dalam hal ini adalah Komisi Penyelenggara Pemilu atau KPU lebih transparan dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Profesional dalam hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan LEMSANEG, Arsip Nasional dan perguruan tinggi. Kerjasama dengan Arsip Nasional bertujuan agar semua data KPU tidak gampang di hack oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dengan Perguruan Tinggi, misalnya ada perguruan tinggi yang membuka program pendidikan kepemiluan misalnya. Kalau tidak ada kerjasama seperti ini rasanya sulit mewujudkan pemilu yang jujur dan adil seperti yang suarakan selama ini.
Transaparan, melakukan perencaan, pengadaan dan distribusi logistik pemilihan umum harus dilakukan sendiri ataupun oleh oleh orang yang ditunjuk serta diawasi secara langsung oleh KPU. KPU sendiri dalam menunjukkan profesionalisme dan transparasinya kini sudah menetapkan norma standar dan prosedur pengadaan barang dalam peraturan KPU Nomor 16 tahun 2013. Isinya mengatur tentang hal-hal prinsipal. Bahkan sejak awal KPU juga sudah menggandeng sejumlah lembaga pemerintah dan non-pemerintah untuk mengawal jalannya perencanaan hingga pelaksanaan nanti agar tidak terjadi penyimpangan sehingga melanggar Perundang-undangan.
Maka dari itu dihimbau kepada masyarakat dan seluruh elemen2 yang ada agar mampu besinergi dengan baik. Buntuk Kita, Baik untuk Indonesia.

Blog Archive